Kapanlagi.com – Polisi Indonesia menghadapi kesulitan menangkap otak pelaku penebangan liar di Papua karena perselisihan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur Papua tentang siapa yang berhak memberikan izin eksploitasi hutan di propinsi tersebut. Demikian kata Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar.

Akibat perselisihan itu aparat kepolisian di Papua sering dihadapkan dengan penolakan oleh pejabat setempat. Usai sidang kabinet yang khusus membahas penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar, Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar mengungkapkan tugas yang telah dilakukan aparat polisi

Menurut Da’i, polisi telah menetapkan lebih dari 500 orang tersangka beserta barang buktinya, yang terkait kasus penebangan liar di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun Kapolri mengakui, pihaknya sejauh ini masih dihadapkan sejumlah kendala, sehingga operasi ini belum bisa sepenuhnya berhasil.

Salah-satu kendala yang dihadapi polisi adalah adanya perselisihan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur Papua tentang siapa yang berhak memberikan izin eksploitasi hutan di propinsi tersebut. “Ada pertikaian menyangkut undang-undang kehutanan yang kemudian dikaitkan dengan otonomi daerah,” kata Kapolri.

Menurut Da’i, pada akhirnya aparat penegak hukum akan melihat kepentingan hutan sebagai kekayaan negara. Perselisihan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur Papua muncul ke permukaan setelah ditemukan adanya kasus penyelundupan kayu di Papua yang, menurut temuan sebuah LSM lingkungan, merupakan yang terbesar di dunia.

Kayu ilegal tersebut diselundupkan ke sejumlah negara, termasuk ke China. Gubernur Papua JP Salossa mengatakan, pihaknya berhak mengeluarkan izin ekplorasi hutan karena sesuai izin pemanfaatan kayu masyarakat adat. Sebaliknya, Menteri Kehutanan MS Kaban menilai yang berhak mengeluarkan ijin ekplorasi hutan adalah Departemen Kehutanan.